JawaPos.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah inisiatif strategis untuk menangani sengketa ketenagakerjaan di Indonesia. Peluncuran ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik antara perusahaan dan pekerja, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
“Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan pernyataan kepada media, Sabtu (20/1).
Langkah strategis ini, menurut Jenderal Listyo, bertujuan menciptakan hubungan industrial yang stabil dan memberikan saluran resmi bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan. Ia optimistis, kehadiran Desk Ketenagakerjaan akan meningkatkan kualitas produksi dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing global.
“Kami ingin kualitas produksi kita mampu memenuhi kebutuhan domestik dan internasional, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli turut memberikan apresiasi atas peluncuran Desk Ketenagakerjaan ini. Ia menyebut inisiatif Polri tersebut sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pekerja maupun perusahaan.
“Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ungkap Prof. Yassierli.
Ia menambahkan, lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas industri. Menteri Yassierli optimistis, langkah ini dapat mendukung visi besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nenawea, menyampaikan apresiasi atas perhatian serius Kapolri terhadap isu buruh di Indonesia. Andi Gani, yang juga menjabat sebagai Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyebut Jenderal Listyo sebagai “pemecah masalah” bagi gerakan buruh.
“Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai,” ungkapnya.
Andi Gani juga mengungkapkan bahwa inisiatif Desk Ketenagakerjaan Polri mendapat perhatian dari sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Mereka menunjukkan minat untuk mempelajari model penanganan sengketa ketenagakerjaan ini.
“Ini pertama di dunia, polisi memiliki subjek ketenagakerjaan untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan,” tambahnya.
Dengan kolaborasi erat antara Polri, pemerintah, dan gerakan buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi pekerja dan perusahaan, mendukung stabilitas industri, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.
Editor : Dhimas Ginanjar